BERITA ONLINE LOKAL, MINUT.– Bupati Minahasa Utara (Minut), Joune Ganda, menjadi salah satu kepala daerah yang dilibatkan dalam riset nasional bertajuk “Representasi Politik di Indonesia” yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.
Wawancara berlangsung di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026), sebagai bagian dari penelitian yang memotret dinamika kepemimpinan daerah pasca-Pilkada.
Keterlibatan Joune Ganda dinilai penting karena selain memimpin Kabupaten Minahasa Utara, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, sehingga dianggap memahami kondisi dan aspirasi pemerintah kabupaten secara nasional.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa riset tersebut menyasar sekitar 300 kepala daerah terpilih periode 2025-2030, baik bupati maupun wali kota.
“Penelitian ini bertujuan memetakan karakter kepemimpinan daerah pasca-Pilkada, termasuk melihat rekam jejak, latar belakang sosial-ekonomi, hingga pandangan para kepala daerah terhadap masa depan demokrasi dan tata kelola pemerintahan,” ujar Abdul Aziz.
Dalam wawancara tersebut, Joune Ganda menyoroti tantangan besar yang dihadapi kepala daerah setelah kontestasi politik usai. Menurutnya, keberhasilan pemimpin daerah tidak hanya diukur dari kemenangan politik, tetapi dari kemampuan menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menilai kepercayaan publik menjadi modal utama yang harus dijaga oleh setiap kepala daerah melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan pelayanan yang inklusif.
“Kepemimpinan daerah saat ini harus berorientasi pada pelayanan yang terbuka dan berpihak kepada masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus adil, tepat sasaran, dan mampu mendorong kesejahteraan rakyat,” kata Joune Ganda.
Selain membahas pola kepemimpinan daerah, penelitian nasional ini juga mengangkat sejumlah isu strategis lain, seperti representasi gender dalam birokrasi, efektivitas kebijakan lokal, hingga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hasil riset tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan referensi strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi serta mendukung percepatan pembangunan nasional
(INNOR).
