Manado, Berita Online Lokal. Com- Anggota Komisi I DPRD Sulut Hillary Towo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyorot Anggaran Dan Program Pemberdayaan Lembaga di Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Sulut, Selasa (19/5/2026).
Sorotan Hillary Tuwo ke Dinas PMD sangat beralasan karena dirinya mendapati ada mata anggaran yang belum tercantumnya realisasinya pada program pemberdayaan lembaga dalam laporan triwulan I.
Hillary Tuwo juga mempertanyakan anggaran yang mencapai Rp 2,6 miliar di Dinas PMD seperti kegiatan PPK dan Posyandu yang dinilai belum jelas laporannya.
“Untuk program pemberdayaan lembaga ini saya lihat belum ada realisasinya. Apakah memang belum dilaksanakan di triwulan I atau datanya yang belum di-update?”, ujar Hillary dalam rapat.
Sementara itu Kepala Dinas PMD Sulut, Novita Limintang menjelaskan bahwa data realisasi memang belum diperbarui karena penarikan data dilakukan per 31 Maret. Lumintang memastikan bahwa sejumlah kegiatan sebenarnya telah dilaksanakan pada April, termasuk dua kegiatan PKK dan satu kegiatan posyandu.
“Data yang ditampilkan masih per 31 Maret, sehingga belum mencerminkan kegiatan di bulan April. Padahal sudah ada tiga kegiatan yang dilaksanakan,” jelasnya. (JoTam)
