JAKARTA, BERITA ONLINE LOKAL – Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Joune Ganda, menyoroti pentingnya penyelarasan sistem penilaian kinerja pemerintah daerah agar lebih mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Hal itu disampaikannya dalam forum diskusi Regional Government Success Scorecards (RGSS) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (4/6/2026).
Menurut Joune Ganda , pemberian penghargaan bagi daerah yang berhasil meraih predikat “Kabupaten Sangat Inovatif” merupakan langkah positif untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi.
“Ini saya masukkan menjadi parameter pengukuran kinerja,” ujar Joune Ganda dalam forum tersebut.
Ia menilai apresiasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus melahirkan berbagai terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Namun demikian, Joune mengingatkan bahwa penerapan indikator yang sama untuk seluruh kabupaten di Indonesia perlu dikaji secara lebih komprehensif. Pasalnya, setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan tingkat kesiapan yang berbeda.
Menurutnya, kondisi kabupaten di Pulau Jawa tidak dapat disamakan dengan wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur, seperti daerah pedalaman maupun kawasan pegunungan di Papua.
Selain itu, Joune juga menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong inovasi daerah.
“SDM ini sentralisasi, dikelola oleh BKN,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten kerap menghadapi kendala administratif ketika ingin melakukan penataan organisasi, termasuk rotasi, mutasi, maupun penyegaran jabatan. Proses yang harus melalui mekanisme terpusat dinilai sering memperlambat kebutuhan manajemen daerah.
Kondisi tersebut, lanjut Joune, membuat pemerintah daerah menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi dituntut menghasilkan inovasi dan meningkatkan pelayanan publik, namun di sisi lain ruang gerak untuk mengelola aparatur masih terbatas.
Karena itu, ia berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam kebijakan kepegawaian, agar upaya menciptakan inovasi yang merata di seluruh Indonesia dapat berjalan lebih optimal.
Forum RGSS sendiri merupakan kolaborasi antara LPEM FEB UI dan Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan Chandler Governance Group. Agenda ini menjadi wadah diskusi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang lebih inklusif di seluruh wilayah Indonesia.
(INNOR)
