JAKARTA, BERITA ONLINE LOKAL – Bupati Minahasa Utara (Minut) yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Joune Ganda, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Forum tersebut membahas berbagai persoalan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk tantangan pemerintah daerah dalam pengangkatan tenaga honorer serta usulan relaksasi aturan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30 persen dari APBD.
Joune Ganda menegaskan pentingnya regulasi yang lebih adaptif agar pemerintah daerah dapat memenuhi hak tenaga PPPK tanpa mengganggu kesehatan fiskal daerah.
“Kami ingin ada kepastian hukum dan kesejahteraan yang layak bagi tenaga PPPK di Minahasa Utara. Namun, postur APBD juga harus tetap sehat, patuh aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Joune Ganda.
Menurutnya, diperlukan payung hukum yang mampu menjawab kondisi riil daerah sehingga proses penataan PPPK dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan persoalan administrasi maupun pelanggaran aturan keuangan.
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah sekaligus menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pun optimistis sinergi antara pemerintah daerah, Apkasi, dan DPR RI akan menghasilkan kebijakan yang lebih proporsional bagi daerah.
(INNOR)
