MANADO, BERITA ONLINE LOKAL – Babak baru penguatan tata kelola pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan resmi dimulai di Sulawesi Utara (Sulut).
Bupati Minahasa Utara (Minut), Joune Ganda, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Sulut periode 2026–2031.
Pelantikan yang berlangsung di Ballroom Hotel Luwansa Manado, Sabtu (13/6/2026), dipimpin langsung Ketua Umum MIPI Pusat, Anwar Hafid, yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah.
Momentum tersebut menjadi penanda hadirnya wadah strategis yang mempertemukan akademisi, birokrat, praktisi, peneliti, serta pemerhati ilmu pemerintahan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data, riset, dan kajian ilmiah guna menjawab tantangan pembangunan daerah di era modern.
Tidak hanya pelantikan, agenda tersebut juga diwarnai peluncuran buku terbaru karya Joune Ganda berjudul “STRATEGI GANDA: Pengembangan Kawasan Bitung Minahasa Manado di Era Daya Saing Global.”
Melalui buku tersebut, Joune Ganda menawarkan gagasan besar tentang pengembangan kawasan metropolitan Bimindo (Bitung-Minahasa-Manado) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan destinasi pariwisata unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Buku itu sekaligus menjadi blueprint penting tentang perlunya harmonisasi kebijakan lintas daerah guna mempercepat kemajuan Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Joune Ganda menegaskan bahwa MIPI Sulut hadir bukan sebagai lembaga yang sekadar mengkritisi pemerintah, melainkan menjadi mitra strategis yang menghadirkan solusi berbasis kajian ilmiah.
“MIPI hadir untuk membangun. Fokus kami adalah memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan agar semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu menghasilkan kebijakan yang efektif,” ujar Joune Ganda.
Ia juga menegaskan bahwa kepengurusan MIPI Sulut periode ini dibentuk secara inklusif dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, dekan perguruan tinggi, praktisi, hingga mantan kepala daerah. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan melahirkan pemikiran-pemikiran konstruktif bagi pembangunan Sulawesi Utara.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Hanny Tambani, menyebut pelantikan DPW MIPI Sulut sebagai momentum penting untuk memperkuat eksistensi organisasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurut Hanny, MIPI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara dunia akademik dan praktik pemerintahan sehingga berbagai kebijakan yang lahir dapat lebih terukur, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui pelantikan ini, kami berkomitmen membangun sinergi yang kuat antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” kata Hanny.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sulut melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulut, Johnny Suak, yang mewakili Gubernur Sulut, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru MIPI Sulut.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulut, MIPI disebut sebagai lembaga pemikir strategis (think tank) yang memiliki peran penting dalam menyediakan landasan teoritis bagi pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Sulut menitipkan tiga harapan besar kepada pengurus MIPI Sulut, yakni menghasilkan kontribusi nyata bagi daerah, melahirkan inovasi yang progresif, serta memastikan hasil-hasil riset dan kajian ilmiah dapat diterapkan secara konkret dalam pembangunan.
(INNOR)
