Manado, Berita Online Lokal. Com- Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulut, membahas program kegiatan anggaran 2027, yang dilaksanakan Senin (2/11/2026).
RDP dipimpin Ketua Komisi IV Vonny Paat, didampingi Wakil Ketua Loius Schramm, Sekretaris Cindy Wurangian bersama anggota Irene Pinontoan, Paulina Runtuwene, Pierre Makisanti, Vionita Kuerah.
Wakil Ketua Komisi IV Loius Schramm mengatakan, anggaran belanja pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut lebih tinggi dari anggaran belanja operasional kegiatan program.
Menurutnya, karena anggara belanja pegawai dan tunjangan lebih tinggi maka untuk belanja operasioan dan program hampir tidak ada.
Akibatnya, ketika kebakaran dan asap waktu lalu sudah melanda di beberapa kabupaten/kota, namun tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Dinas Lingkungan Hidup Sulut untuk mengantisipasi mengatasinya.
“Banyak terjadi pelanggaran lingkungan. Jangan terjadi lagi semacam PT Futai Sulut, karena ini memang bermasalah,” jelas Ketua Fraksi Partai Gerindra.
Loius Scrhamm juga menambahkan, kalau berjalan ke Bolmong dapat dilihat banyak pabrik, namun tidak tau apakah tersentuh pengawasannya oleh DLH Sulut atau belum untuk Amdal dan lainnya.
“Jadi pak Kadis, kalau memang ada anggaran kebutuhan operasional itu untuk turun lapangan, sampaikan !. Kebetulan dari Komisi IV, setengahnya adalah Badan Anggaran,” jelas bakal calon Walikota Manado yang paling dijagokan oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus.
Sementara itu Kadis DLH Sulut Weldie Poli usai RDP kepada awak media mengatakan, keterbarasan anggaran untuk operasioanal diakibatkan adanya kondisi fiskal sekarang ini. (JoTam)
