DPRD Kota Bitung Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-76

BERITA ONLINE LOKAL, BITUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-76, Senin (16/8/2021).

Adapun agenda dalam rapat paripurna DPRD Kota Bitung, yakni mendengarkan pidato Presiden RI pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPRD RI dan DPD RI Tahun 2021, yang dilanjutkan dengan pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya.

Bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Bitung, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bitung Aldo Nova Ratungalo yang dihadiri oleh Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, anggota DPRD Kota Bitung, unsur Forkopimda, dan para pejabat di lingkup Pemkot Bitung.

Dalam pidato kenegaraan, Presiden RI Joko Widodo lebih banyak menyinggung soal pandemi COVID-19 dan investasi. “Selama satu setengah tahun diterpa pandemi, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi,” ucap Presiden.

Jokowi menyampaikan gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolah raga dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi, terasa semakin membudaya. “Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas,” ujarnya.

Menurut Presiden, kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli juga semakin tinggi. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama.

Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat dan semakin memperkuat modal sosial. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular COVID-19, maka hal ini akan membawa risiko bagi yang lainnya. Penyakit adalah masalah bersama, dan menjadi sehat adalah agenda bersama.

Jokowi juga mengatakan, bahwa kapasitas kelembagaan negara dalam merespons pandemi juga semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif.

“Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi, dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita juga paham bahwa praktik demokrasi, akuntabilitas dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerja sama antar lembaga, serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif, menjadi kunci dalam menangani pandemi,” katanya.

“Sejak awal pandemi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengonsolidasikan kekuatan fiskal. TNI, Polri dan birokrasi dari tingkat nasional sampai tingkat desa, terus bahu membahu dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan, 3T, termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat. Hampir semua Forkopimda bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian,” tambah Jokowi.

Presiden menambahkan, manajemen lapangan dalam testing, tracing, treatment dan vaksinasi, telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan. “Saya yakin, kapasitas respons kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain juga semakin kokoh,” tandasnya.(ADV)