Peliput: RONNI ASSA
MINUT, BERITA ONLINE LOKAL – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dibawa Kepemimpinan tangan dingin Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JG-KWL) terus menunjukkan prestasi dalam pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan jarang di dapat oleh kabupaten lai yang ada di Sulawesi Utara.
Buktinya, berdasarkan Monitoring Center for Prevention KPK tahun 2022 atas penilaian perencanaan dan Keuangan mendapatkan nilai 100. Hal tersebut disampaikan Inspektur Kabupaten Minahasa Utara Stephen Tuwaidan kepada wartawan, Rabu (24/07/2024).
Menurut Tuwaidan, untuk hasil pengukuran index pengelolaan Keuangan daerah (IPKD) tahun 2023 akan dilakukan penilaian pada Agustus tahun 2024 nanti.
Untuk itu ditambahkan Inspektur Stephen, pihaknya telah memintakan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk mengawal proses pelaporan IPKD pada 7 OPD area intervensi agar lebih cepat dan paham betul terkait dgn data yang dimintakan seperti pelaporan MCP KPK.
“Penilaian pengelolaan Keuangan Pemkab Minut yang mendapatkan nilai baik berdasarkan MCP KPK, akan kita pertahankan. Ini merupakan prestasi yang terus ditorehkan pemerintahan JG-KWL,” kata Inspektur.
Saya sebagai mantan ketua HNSI Minahasa Utara sangat bersyukur bapak Joune Ganda terpilih sebagai Ketua HNSI di Sulawesi Utara, karena jiwa kepedulian untuk mensejahterakan nelayan ada pada beliau dan ini akan menjadi bukti nyata sikap perilaku bapak Joune Ganda sebagai ketua HNSI mampu menunjang program program nelayan yang ada di pesisir di daerah Sulawesi Utara lebih khusus Likupang apalagi bapak Joune Ganda sebagai Bupati di Minahasa Utara. Karena di daerah kami termasuk penghasil ikan terbesar di salah satu propinsi Sulawesi Utara, dan harapan besar kami sebagai nelayan pertama agar supaya nelayan lebih sejahtera dengan sarana penunjang dengan adanya pelabuhan bongkar muat ikan terutama ada di Likupang. Kedua adanya SPBU mini khusus nelayan karena susahnya nelayan mendapatkan Pertalaite dan solar subsidi sehingga membuat nelayan susah melaut, dan ketiga harapan besar kami menyangkut ijin di permudah dan perjuangkan harga ikan agar sesuai dengan pengeluaran BBM yang ada karena 4 bulan terakhir ini hasil ikan didapat ada ribuan ton yang di hasilkan nelayan Likupang. Dengan jumlah harga ikan ini harganya di bawah standar harga. Muda mudahan apa yang jadi keinginan masyarakat nelayan terpenuhi terutama masyarakat nelayan tangkap Tuwaidan, bahwa terkait penilaian IPKD Tahun Anggaran 2022 yang dirilis Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri pada Desember 2023 lalu, jika terjadi kesalahan dalam sistem sehingga data informasi terkait pelaporan keuangan Pemkab Minut tidak terbaca.
“Terkait dengan penilaian IPKD oleh Badan Strategi Kebijakan Kemendagri, bahwa Kabupaten Minahasa Utara telah memenuhi semua yang dipersyaratkan. Namun, terdapat kesalahan dimana penginputan itu tudak terbaca. Misalnya, MCP KPK penilaian perencanaan dan keuangan nilai kita 100 tapi di data IPKD tdk ada nilai. Sehingga, kedepannya sudah kami antisipasi untuk dikawal oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah,” ujarnya.
