Ratahan,BeritaOnlineLokal.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), mengambil langka tegas menonaktifkan sejumlah hukum tua, terkait dengan dugaan penyalahgunaan keuangan desa.
Kepala Dinas PMD Mitra Helga Mosey mengatakan penonaktifkan sejumlah hukum tua tersebut, pihaknya mendapat rekomendasi dari Inspektorat,
karena diduga tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan desa.
“Kami menerima rekomendasi dari hasil LHP dari Inspektorat Mitra, terkait penggunaan keuangan desa termasuk penggunaan dan desa,” kata Helga pada media ini, Selasa (18/2/2025).
Lanjut Helga, para hukum tua tersebut hanya dinonaktifkan sementara, selama mereka belum menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan desa.
“Jadi jika mereka telah meyelesaikan pertanggungjawaban keuangan desa maka akan diaktifkan lagi sebagai hukum tua,”ucapnya.
Hal yang sama dikatakan Kepala Inspektorat Mitra Marie Makalow saat di konfirmasi Media ini, bahwa, penonaktifan sejumlah hukum tua sesuai dengan LHP dilapangan telah mendapat temuan penggunaan keuangan desa termasuk penggunaan dana desa.
“Saya harus mengambil langka tegas ini, karena telah mendapat temuan penyalahgunaan keuangan desa. namum penonaktifan hanya sementara selama mereka belum mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa,”tegas Makalow.
Sementara Asisten Satu Janny Rolos, menegaskan, bahwa, penonaktifan sementara sejumlah hukum tua di Mitra itu telah sesuai, dengan hasil LHP dari Inspektorat. Karena Pemkab tidak main-main dalam penggunaan keuangan desa termasuk penggunaan dana desa.
“Saya berharap agar para hukum di Mitra dapat menggunakan keuangan desa dan dana desa dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi masala dikemudian hari,” harap Rolos.
