BERITA ONLINE LOKAL, JAKARTA – Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Pertemuan strategis ini difokuskan pada pembahasan penguatan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Agenda penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.Si., didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si.
Turut hadir dalam forum sinkronisasi kebijakan tersebut, H. Bursah Zarnubi, S.E. Ketua APKASI yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Eri Cahyadi, S.T., M.T. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sekaligus Wali Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Rakor ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam pemaparannya, Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat laju pembangunan di daerah.
“Pengelolaan keuangan daerah yang sehat harus dibangun melalui perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan secara inovatif tanpa membebani masyarakat. Dengan demikian, daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Bupati Joune Ganda.
Menurutnya, berbagai arahan yang dijabarkan oleh Kemendagri menjadi kompas dan pedoman krusial bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas APBD, memperkuat disiplin fiskal, dan menggali potensi PAD secara maksimal sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Bupati Joune Ganda memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) secara konsisten terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya melalui langkah-langkah konkret, antara lain:Referensi Geografis
– Penerapan Digitalisasi pada sistem keuangan daerah;
– Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
– Penajaman sasaran dan peningkatan efektivitas belanja daerah;
– Mendorong inovasi dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Keikutsertaan Pemkab Minut dalam forum ini mempertegas komitmen daerah untuk terus bersinergi dengan kebijakan strategis pemerintah pusat. Hal ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan fiskal sekaligus memperkuat kapasitas daerah demi mewujudkan kemandirian finansial, mendongkrak daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk kesejahteraan masyarakat. (mt)
