BERITA ONLINE LOKAL, SANGIHE – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE MM, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Tahuna Beach Hotel, Jumat (7/3/2025), dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, serta elemen masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“RPJMD bukan sekadar dokumen formal, tetapi merupakan arah kebijakan yang akan menentukan wajah pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe selama lima tahun ke depan,” ujarnya.
Thungari juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan saran yang konstruktif.
“Melalui forum ini, kami berharap dapat menyerap berbagai aspirasi dan harapan masyarakat. RPJMD yang akan disusun harus benar-benar mencerminkan kebutuhan dan karakteristik daerah kita,” tambahnya.
Sebagai langkah awal dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Program 100 Hari Kerja. Program ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam menghadirkan perubahan yang cepat dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Program 100 Hari Kerja adalah program seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendorong upaya percepatan program di berbagai sektor agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” tegas Thungari.
Bupati juga menegaskan bahwa semua perencanaan harus mengacu pada pemecahan masalah, berorientasi pada hasil, serta melibatkan seluruh sumber daya manusia (SDM) yang ada di setiap OPD.
“Dengan pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan solusi nyata atas permasalahan,” ujarnya.
Forum ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Sekda, Kepala OPD, akademisi, para camat, perwakilan BUMN dan BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, paramedis, asosiasi usaha, instansi lintas vertikal, LSM, pers, kaum milenial, perwakilan perempuan, kaum termarginalkan, serta pemerhati lingkungan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkaya diskusi dan menghasilkan rumusan kebijakan yang terbaik bagi kemajuan daerah.
“Kami menyadari bahwa membangun daerah ini bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Kepulauan Sangihe yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkas Thungari.
