Kekeliruan proses dan dan praktik dalam sistem pemerintahan di indonesia, masih banyak terjadi.
Berikut adalah beberapa contoh kekeliruan dan praktik yang perlu diperbaiki :
• Koalisi Pemerintahan yang Rapuh
Koalisi pemerintahan multipartai di Indonesia seringkali tidak memiliki basis ideologis yang kuat, melainkan didasarkan pada kepentingan politik dan kekuasaan. Akibatnya, koalisi pemerintahan dapat mudah terancam perpecahan dan tidak stabil.
• Keterfragmentasi Partai Politik
Partai politik di Indonesia terfragmentasi, yang dapat menyebabkan koalisi pemerintahan menjadi rapuh dan tidak permanen. Hal ini dapat dilihat dalam perpecahan internal beberapa partai politik, seperti GOLKAR dan PPP, yangd telah menjadi koalisi oposisi dan kemudian bergabung dengan pemerintahan.
• Kombinasi Presidensialisme dan Multipartai yang Tidak Stabil
Kombinasi sistem presidensial dengan multipartai yang terpecah belah dapat mengganggu stabilitas demokrasi. Hal ini karena presidensialisme dapat memungkinkan presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar, sementara multipartai yang terpecah belah dapat menghasilkan koalisi pemerintahan yang tidak stabil.
• Keterbatasan Kekuasaan Presiden
Walaupun sistem pemerintahan di Indonesia berbasis presidensial, kekuasaan presiden terbatas oleh konstitusi dan peraturan lainnya. Presiden tidak memiliki kekuasaan mutlak dan harus bekerja sama dengan parlemen dan lembaga lainnya untuk mengambil keputusan.
• Keterbatasan Kekuasaan Parlemen
Parlemen di Indonesia memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan, tetapi kekuasaan parlemen juga terbatas. Parlemen tidak memiliki kekuasaan untuk mengontrol pemerintahan secara langsung, namun dapat memberikan dukungan atau tidak kepada pemerintahan melalui proses pengesahan undang-undang.
• Keterbatasan Kekuasaan Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan di Indonesia, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Namun, kekuasaan lembaga keuangan juga terbatas dan dapat dikontrol oleh pemerintahan.
• Keterbatasan Kekuasaan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung di Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi konstitusionalitas undang-undang dan menghakimi kasus-kasus yang terkait dengan pemerintahan. Namun, kekuasaan Mahkamah Agung juga terbatas dan dapat dikontrol oleh pemerintahan.
Seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang “Administrasi Pemerintahan” yang menyebutkan bahwa AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :
a. kepastian hukum
b. kemanfaatan
c. ketidak berpihakan
d. kecermatan
e. tidak menyalahgunakan kewenangan
f. keterbukaan
g. kepentingan umum
h. pelayanan yang baik.
Dalam sintesis, kekeliruan dan praktik yang tidak efektif dalam sistem pemerintahan di Indonesia dapat dilihat dalam koalisi pemerintahan yang rapuh, keterfragmentasi partai politik, kombinasi presidensialisme dan multipartai yang tidak stabil, keterbatasan kekuasaan presiden, parlemen, lembaga keuangan, dan Mahkamah Agung. Untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan, perlu dilakukan perbaikan dan reformasi yang lebih lanjut.
