Manado, Berita Online Lokal, Com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut gelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan (AKD) DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Masa Sidang Pertama Tahun 2025 sekaligus Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2025 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2026, Selasa (6/1/2026) yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Royke Anter, Wakil Ketua Stella Runtuwene bersama anggota lainnya, Sekwan Niklas Silangen dan dihadiri Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Sekprov, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, pimpinan SKPD serta Komut/ Dirut BUMD.
Amir Liputo jubir mewakili anggota dewan dari Dapil Kota Manado saat membacakan laporan pelaksanaan reses masa sidang pertama tahun 2025 mengatakan, kegiatan reses merupakan amanat tatib DPRD sebagai kewajiban wakil rakyat yang menjadi sarana strategis menjaring aspirasi masyarakat serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, ekonomi dan kemasyarakatan.
“Adapun dalam laporan ini kami telah pilah sebagaimana togpoksi, ada yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sulut dan Pemerintah Kota Manado,” jelas Amir Liputo.
Adapun aspirasi masyarakat Kota Manado yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Sulut adalah :
1. Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah ilo-ilo yang selama ini sudah dibangun agar difungsikan karena TPA Sumompo sudah tidak lagi mampu menampung dan sudah mendapat penolakan/pemblokiran warga karena sudah menimbulkan bau yang tidak enak ditengah-tengah masyarakat.
2. Melalui dana APBN/APBD agar jalan lingkar Manado terutama jalan ring road 3 dapat segera ditindaklanjuti terutama ganti rugi tanah, karena di kawasan Malalayang sampai Bahu sudah terlalu macet.
3. Normalisasi sungai-sungai di kota Manado seperti di DAS Tondano, Sungai Mahawu, Bailang, Sario, Tikela, dan Malalayang, perlu mendapat perhatian intensif melalui dukungan APBN dan APBD Sulut.
4. Masyarakat bagian utara khususnya di Kecamatan Bunaken Darat dan Bunaken Laut, meminta agar dibangun sekolah negeri terpadu dengan menghadirkan sekolah rakyat disana.
5. Perlu koordinasi antara Pemprov dan BPJS untuk memperjelas pemberdayaan BPJS, karena banyak masyarakat Kota Manado mengeluh karena walau masih sakit tapi karena sudah tiga hari sudah harus dipulangkan dan tidak bisa masuk rumah sakit kembali.
6. Masyarakat mengapresiasi kinerja Pemprov dengan program bantuan bedah rumah RTLH.
7. Permintaan proyek air bersih atau sumur bos bagi rumah ibadah dan sekolah agar terus dilanjutkan. (JoTam)
