Kegiatan ini berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (21/4/2026), dan menjadi forum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel.
Forum tingkat provinsi tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan.
Pertemuan ini dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Sulut, yang memiliki tujuan utama menyelaraskan langkah dalam penguatan sistem pengawasan internal pemerintah.
Kehadiran Ronald Kandoli dalam forum tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pernyataannya, Ronald Kandoli menegaskan bahwa sinergi dengan BPKP merupakan kunci dalam memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan efektif dan tepat sasaran.
“BPKP adalah mitra strategis bagi pemerintah daerah. Kami di Minahasa Tenggara siap membangun sinergi yang kuat demi memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara optimal dan bebas dari potensi penyimpangan,” ujar Kandoli.
Menurutnya, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ia juga menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari sistem yang kuat, bukan sekadar penindakan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ronald Kandoli turut didampingi oleh Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Corry Junita Ruata.
Kehadiran jajaran pengawasan internal daerah ini semakin menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi kontrol dan akuntabilitas birokrasi.
Forum Komunikasi Eksekutif Pengawasan ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah dan BPKP untuk membangun koordinasi yang lebih efektif.
Melalui forum ini, para kepala daerah dapat bertukar pandangan, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi sejak dini.
Pendekatan preventif melalui penguatan sistem pengawasan dinilai lebih efektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dibandingkan sekadar penindakan.
Dengan adanya sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan BPKP, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara dapat semakin transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sendiri menegaskan akan terus berkomitmen menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
