BERITAONLINELOKAL.COM – KOTAMOBAGU Penanganan laporan terhadap wartawan Bambang Talib dari media Dutametro.com oleh penyidik Polda Sulawesi Utara menuai kecaman keras.
Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Sulawesi Utara, Resmol Maikel, menilai pemanggilan hingga pemeriksaan terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tersebut harus menjadi perhatian serius Kapolda Sulut Irjen Pol Yudho Hermanto.
Resmol mempertanyakan penerapan Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026.
Menurutnya, apabila laporan yang ditangani penyidik berkaitan langsung dengan substansi pemberitaan atau produk jurnalistik, maka mekanisme perlindungan pers harus menjadi perhatian utama sebelum melangkah lebih jauh ke proses hukum.
Ia mengecam tindakan penyidik Polda Sulut yang memanggil dan memeriksa Bambang Talib terkait pemberitaan mengenai dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Nuntab, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
“Jangan sampai instrumen hukum justru digunakan untuk menekan kemerdekaan pers. Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara sah harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan, tersedia mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan kepada Dewan Pers,” tegas Resmol.
Ia menilai, kepolisian tidak boleh mengabaikan prosedur koordinasi dengan Dewan Pers ketika menerima laporan masyarakat yang substansinya berkaitan dengan karya jurnalistik.
MOu DEWAN PERS–POLRI DAN PUTUSAN MK JANGAN DIABAIKAN
Resmol Maikel mengingatkan bahwa Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022 mengatur koordinasi kedua lembaga dalam perlindungan kemerdekaan pers serta penanganan persoalan hukum yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik.
Dalam kesepakatan tersebut, apabila kepolisian menerima laporan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan media pers atau kegiatan jurnalistik wartawan, koordinasi dengan Dewan Pers menjadi bagian penting untuk menentukan apakah persoalan tersebut merupakan sengketa pemberitaan atau bukan.
Jika persoalan masuk dalam ranah karya jurnalistik, penyelesaiannya harus memperhatikan mekanisme pers, termasuk hak jawab, hak koreksi, serta penanganan oleh Dewan Pers.
Sebaliknya, apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang bukan merupakan persoalan karya jurnalistik, penegakan hukum dapat dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Tak hanya itu, Resmol juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang memberikan penegasan mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya.
Putusan tersebut menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah harus memperhatikan mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian dan upaya penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers sebagai bagian dari penerapan restorative justice.
“Putusan MK ini harus menjadi perhatian serius seluruh aparat penegak hukum. Jangan sampai wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru berhadapan dengan proses hukum tanpa terlebih dahulu memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers,” ujarnya.
Resmol bahkan menilai pemeriksaan terhadap Bambang Talib menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan penyidik terhadap mekanisme perlindungan pers.
“Kalau mekanisme yang telah disepakati bersama dan putusan MK tidak diperhatikan, lalu bagaimana jaminan perlindungan terhadap kemerdekaan pers? Kapolda Sulut harus mengevaluasi dan mengatensi persoalan ini,” tandasnya.
Ia juga menyebut, apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur atau profesionalitas penyidik, pihak terkait dapat menempuh mekanisme pengaduan melalui Propam.
BERMULA DARI PEMBERITAAN PETI NUNTAB
Diketahui, persoalan ini bermula dari pemberitaan wartawan Bambang Talib di media Dutametro.com edisi 16 Oktober 2026 dengan judul:
“PARINDO POTABUGA DESAK POLRES BOLMONG USUT TUNTAS PETI NUNTAB: DUGAAN KETERLIBATAN WNA, TIGA EXCAVATOR JANGAN SEKADAR DIPOLICE LINE!”
Dalam pemberitaan tersebut, wartawan mengutip pernyataan Parindo Potabuga yang menyoroti dugaan keterlibatan warga negara asing (WNA) dan sejumlah pihak lokal dalam aktivitas PETI di wilayah Nuntab.
Parindo mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari masyarakat sekitar, aktivitas pertambangan ilegal tersebut diduga melibatkan seorang WNA yang disebut-sebut berperan sebagai pemodal utama.
Selain itu, terdapat dua nama, yakni Bobi dan Enal, yang menurut informasi tersebut diduga bertindak sebagai koordinator lapangan.
Pemberitaan itu juga memuat desakan agar aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan aktivitas PETI dan tidak berhenti pada pemasangan garis polisi terhadap tiga unit excavator.
30 OKTOBER TERIMA SURAT PANGGILAN, 11 NOVEMBER DIPERIKSA
Yang kemudian menjadi sorotan, pada 30 Oktober 2026, Bambang Talib menerima surat panggilan dari Polda Sulut dengan Nomor: B/1549/X/RES.2.5./2026/Dit Reskrimsus.
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/671/X/2026/SPKT/POLDA SULAWESI UTARA, tertanggal 17 Oktober 2026, dengan pelapor bernama Saenal.
Selanjutnya, pada Rabu, 11 November 2026 sore, Bambang Talib memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polres Kotamobagu. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah mekanisme koordinasi dengan Dewan Pers telah dilakukan sebelum pemeriksaan terhadap wartawan tersebut.
Saat ini Pihak PWI dan insan pers berkepentingan memastikan bahwa penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers.
BAMBANG TALIB UNGKAP KEJANGGALAN PEMERIKSAAN
Sementara itu, Bambang Talib kepada media mengungkapkan sejumlah hal yang menurutnya menimbulkan kejanggalan selama proses pemeriksaan. Ia mengaku sebelumnya telah mempertanyakan kepada penyidik apakah laporan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Dewan Pers dan apakah sudah terdapat penilaian atau rekomendasi dari lembaga yang berwenang.
Namun, menurut Bambang, penyidik menyampaikan agar dirinya diperiksa terlebih dahulu dan setelah proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai, persoalan tersebut baru akan dikirimkan kepada Dewan Pers.
“Waktu kita tanyakan itu, penyidik menyampaikan, ‘Mo periksa jo dulu, setelah di-BAP baru akan dikirim ke Dewan Pers.’ Saya juga ditanyakan mengenai apa manfaat saya membuat berita dan kenapa saya membagikan berita kepada publik. Selain itu, IMEI HP saya juga diambil atau dicatat oleh penyidik,” tutur Bambang, menirukan percakapannya dengan penyidik.
Bambang mengaku merasa janggal dengan proses tersebut dan mempertanyakan alasan pemeriksaan yang menurutnya terkesan dipaksakan.
Meski demikian, ia menegaskan tetap bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan serta memberikan keterangan kepada penyidik Polda Sulut di Polres Kotamobagu.
JANGAN SAMPAI WARTAWAN TAKUT MENGUNGKAP FAKTA PETI
Resmol Maikel menegaskan, kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Pers memiliki fungsi memberikan informasi kepada masyarakat, menjalankan kontrol sosial, serta mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum.
Karena itu, ia mengingatkan agar jangan sampai wartawan merasa takut menjalankan tugas jurnalistik hanya karena pemberitaan yang mengangkat persoalan kepentingan publik berujung pada laporan kepolisian.
“Kalau ada keberatan terhadap pemberitaan, silakan gunakan hak jawab, hak koreksi, atau laporkan kepada Dewan Pers. Jangan langsung menjadikan wartawan sebagai pihak yang harus berhadapan dengan proses hukum tanpa memperhatikan mekanisme perlindungan pers,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan ini telah memunculkan protes dari sejumlah pengurus PWI kabupaten/kota dan insan pers. Menurutnya, persoalan tersebut akan terus dikawal sampai ada kejelasan mengenai prosedur penanganannya.
Resmol secara khusus meminta Kapolda Sulut Irjen Pol Yudho Hermanto turun tangan dan memastikan jajarannya menjalankan tugas secara profesional serta menghormati Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar pemberantasan PETI tetap menjadi prioritas aparat penegak hukum.
Menurutnya, pemberitaan yang dibuat Bambang Talib merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Nuntab, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dan dugaan adanya oknum yang membekingi praktik tambang ilegal.
“Jangan sampai pemberitaan yang mengungkap dugaan PETI justru menjadi persoalan bagi wartawannya, sementara substansi persoalan tambang ilegal Nuntab yang diberitakan tidak mendapatkan perhatian dan tindakan hukum. Penegakan hukum harus menyentuh semua pihak tanpa pandang bulu,” tandas Resmol.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi kepada Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulut AKBP Effendy Tubagus masih terus diupayakan.
Redaksi media tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi kepada penyidik Polda Sulut maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
