BeritaOnlineLokal.Com / KOTAMOBAGU — Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Resmol, Mikel, menyoroti dugaan adanya upaya kriminalisasi terhadap wartawan yang meliput kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik di lingkungan Polda Sulawesi Utara.
Dalam pernyataannya, Mikel menegaskan bahwa kebebasan pers dijamin oleh undang-undang. Wartawan menjalankan tugasnya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, bukan untuk dijadikan sasaran tekanan maupun proses hukum yang terkesan memihak.
“Kami mempertanyakan langkah oknum penyidik yang justru berusaha membungkam pemberitaan. Ini terkesan ada yang ingin ditutup-tutupi. Jika pemberitaan keliru, seharusnya dilakukan koreksi atau klarifikasi, bukan mengancam dan memproses secara hukum,” ujar Mikel, Rabu (12/11/2026).
Mikel juga meminta Kapolda Sulut untuk menindaklanjuti laporan ini dan melakukan pemeriksaan internal. Ia berharap pihak kepolisian tetap netral dan profesional dalam menangani isu PETI, serta menjamin keamanan dan kebebasan kerja bagi para jurnalis.
Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Polda Sulut terkait tuduhan tersebut. Berita ini akan terus dikembangkan seiring dengan respon dari pihak terkait.
