BERITA ONLINE LOKAL, BITUNG – Pasca terbitnya SK Nomor: 005/PKP/IX/2021 tentang Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Kota Bitung periode 2021-2026 yang menetapkan Nabsar Badoa sebagai Ketua DPK PKP Kota Bitung menggantikan Superman Boy Gumolung berimbas pada struktur partai.
Berhembus kabar, jika sejumlah pengurus seperti delapan pengurus Kecamatan atau DPC dan 69 pengurus kelurahan atau DPL menyatakan diri mundur seiring bergantinya struktur DPK PKP Kota Bitung.
Salah satu perwakilan pengurus DPC, Deyne Maliogha saat bersua dengan sejumlah awak media membenarkan info tersebut.
“Proses pergantian Ketua DPK cacat hukum dan tidak jelas mekanismenya. Bukan hanya saya yang menyatakan mudur, tapi tujuh pengurus DPC lainnya serta 69 pengurus DPL juga menyatakan mundur,” ucapnya, Senin (27/9/2021).
Deyne juga mempertanyakan kebijakan DPP PKP Sulut menggelar fit and proper test hingga melakukan pergantian Ketua DPK.
“Kalau memang partai sudah berganti nama, mana AD/ART yang baru yang mengatur mekanisme pergantian struktur partai. Sampai saat ini kami belum melihat apalagi menerima AD/ART selain AD/ART lama yakni PKPI,” ujarnya.
Lanjut kata Deyne, keabsahan DPP Sulut melakukan fit and proper test dipertanyakan karena proses itu digelar saat belum ada pengurus DPP definitif.
“Fit and proper test digelar tanggal 21 September, kemudian tanggal 22 September diterbitkan SK Ketua DPK PKP Kota Bitung yang baru, sedangkan pelantikan pengurus DPP Sulut nanti tanggal 24 September,” tukasnya.
“Logikanya, dasar apa yang digunakan DPP menerbitkan surat dan menggelar fit and proper test sedangkan secara aturan belum memiliki wewenang sama sekali. Ini sangat keliru bagi kami, makanya kami memutuskan untuk mundur,” tambah Deyne.
Dirinya bersama pengurus DPC lainnya pun menduga, proses pergantian Ketua DPK oleh DPP Sulut tanpa sepengetahuan pengurus DPN karena dari semua kabupaten/kota di Sulut, hanya Kota Bitung yang mengalami pergantian.
“Dari informasi, daerah lain selain Kota Bitung, pengurusnya tetap alias tidak diganti kendati telah menggunakan nama baru yakni PKP,” tandas Deyne.
